Oleh Zuhairi Misrawi
Dialog Islam-Kristen digelar di Vatikan, 4-6 November 2008. Setelah kunjungan Raja Abdullah ke Vatikan beberapa saat lalu, dialog itu akan memberi harapan baru tentang hubungan antar- agama yang kian toleran.
PBB juga memuji inisiatif Raja Abdullah dari Arab Saudi yang menggelar dialog antaragama tingkat dunia, Rabu dan Kamis (12-13/11) di Markas Besar PBB di New York.
Arab Saudi dan Turki
Betapa indahnya jika agama Islam-Kristen membuka lembaran baru untuk sebuah peradaban manusia yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan membangun budaya saling menghargai. Selama ini, hubungan di antara keduanya kerap diisi berbagai peristiwa yang seolah menggambarkan suasana konfliktual. Peristiwa sekecil apa pun jika terkait kedua agama itu, lalu digambarkan menjadi masalah yang dapat membangkitkan memori ”perang salib” yang tragis.
Setidaknya ada dua kelompok yang saling berkontestasi untuk menghadirkan makna dan nuansa dalam relasi dua agama samawi terbesar itu.
Pertama, mereka yang memandang toleransi sebagai pilihan final dan manifestasi titik temu (common word). Mereka belajar dari masa lalu dan mencoba merebut kembali makna toleransi yang ada dalam agama masing-masing. Kelompok ini diwakili Vatikan dan pemimpin dunia Islam, di antaranya Raja Abdullah (Arab Saudi) dan Thayeb Erdogan (Turki).
Keterlibatan Arab Saudi dan Turki ini menarik perhatian karena keduanya merepresentasikan dua arus politik berbeda. Arab Saudi merepresentasikan negara-agama, yang melandaskan politiknya kepada syariat Islam. Sedangkan Turki dikenal sebagai negara sekuler, yang terlepas dari diktum keagamaan dalam ranah politik. Namun, keduanya mempunyai titik temu untuk membangun kesepahaman dan dialog yang konstruktif dengan Kristen. Karena itu, arus toleransi merupakan wajah mayoritas kalangan Muslim dan Kristen.
Kedua, mereka yang beranggapan, konflik antar-agama merupakan ”titah” yang tidak akan pernah terselesaikan. Harus diakui, mereka yang berpandangan seperti ini tumbuh subur dalam setiap agama (Karen Armstrong, 2000). Mereka, utamanya kelompok fundamentalis-ekstremis, yang senantiasa memandang yang lain sebagai musuh. Mereka menganggap hanya ada satu jalan untuk mengatasi hubungan antar-agama, yaitu perang atau kekerasan. Meski kelompok ini kecil, ekspresi keagamaan mereka lantang. Bahkan, jika dibandingkan kelompok pertama, kelompok terakhir ini jauh lebih militan dan artikulatif. Mereka mampu mengapitalisasi semua isu untuk disimpulkan sebagai konflik antar-agama.
Pemandangan itu kian mengukuhkan pentingnya agenda dialog Islam-Kristen. Inisiatif untuk menemukan titik temu, sebagaimana diinisiasi Vatikan harus terus dilakukan guna menarik simpati lebih besar dari umat masing-masing, bahwa dialog untuk mencari titik temu merupakan sebuah keniscayaan untuk mewujudkan kehidupan yang toleran. Para tokoh agama dan tokoh politik mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya untuk menginspirasikan kepada pengikutnya perihal pentingnya toleransi untuk membangun sebuah masyarakat yang adil, maju, dan beradab.
Tak kalah penting, setiap agama harus mampu mengantisipasi berbagai kecenderungan ekstremitas yang kian menguap, baik disebabkan faktor internal agama itu sendiri maupun faktor ketidakadilan global.
Tariq Ramadan yang turut hadir dalam dialog itu mengemukakan, masalah utama yang dihadapi Islam dan Kristen adalah hilangnya kesadaran dan integritas etik. Teologi kedua agama samawi itu harus menjawab masalah krusial, terutama dalam menjawab dua masalah besar, ”krisis ekonomi” dan ”logika perang” yang telah menghancurkan kemanusiaan universal (The Guardian, 6/11).
Tantangan
Dogmatisme yang melekat dalam agama merupakan tantangan tersendiri karena agama dijadikan garansi teologis bagi masalah internal agama yang bersifat eksklusif. Dogmatisme akhirnya menjadi kendala utama bagi toleransi (Abid al-Jabiry, 2002).
Adapun masalah yang menyangkut ruang publik kerap dilupakan penganut kedua agama itu. Di sini, Islam-Kristen harus mampu menyentuh jantung persoalan kemanusiaan yang paling subtil.
Tentu, dialog yang diprakarsai Vatikan sejatinya dapat memberikan nilai tambah bagi dialog serupa di Tanah Air. Jika di hulunya sudah menginisiasi sebuah dialog yang konstruktif bagi kemanusiaan, hilirnya pun harus menangkap makna itu untuk mengukuhkan spirit kebangsaan.
Diperlukan dialog-dialog teologis yang memungkinkan lahirnya teologi bagi problem nyata masyarakat, di antaranya yang terkait kemiskinan, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan.
Apalagi dalam konteks historis, kita mempunyai paradigma kebangsaan yang kukuh, khususnya saat Bung Karno merumuskan diktum ”ketuhanan” dalam Pancasila. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Bung Karno menjelaskan perihal ”ketuhanan” sebagai ”ketuhanan yang berkeadaban”.
Di situ, paradigma ketuhanan bukan dalam konteks menebarkan kekerasan, tetapi justru dalam rangka mengukuhkan perdamaian dan toleransi.
Zuhairi Misrawi Direktur Moderate Muslim Society; Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia Bidang Hubungan Antaragama
